Tangerang, 4 Februari 2025 – Sejumlah nelayan di pesisir Tangerang terpaksa mengalami kerugian besar akibat skandal pembangunan pagar laut yang diduga merugikan mereka hingga miliaran rupiah. Proyek yang awalnya bertujuan untuk melindungi garis pantai dari abrasi itu kini menjadi sorotan setelah terbukti mengganggu akses nelayan terhadap lokasi tangkapan ikan mereka. Kasus ini telah menimbulkan protes keras dari masyarakat yang merasa dirugikan.
Skandal Pagar Laut yang Merugikan Nelayan
Proyek pembangunan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang dimulai pada tahun 2022 dengan tujuan untuk mengurangi dampak abrasi serta melindungi kawasan permukiman yang berada dekat dengan pantai. Namun, sejak pagar tersebut selesai dibangun pada pertengahan 2023, sejumlah nelayan mengeluhkan akses mereka yang terbatas untuk melaut. Pagar yang dipasang di sepanjang pantai, dengan panjang mencapai lebih dari 10 kilometer, ternyata menghalangi jalur tradisional yang biasa mereka gunakan untuk menuju laut.
“Proyek ini seharusnya memberikan manfaat, tetapi kenyataannya kami malah dirugikan. Sebelumnya, kami bisa leluasa melaut dari pantai, tetapi setelah pagar itu dibangun, kami harus mencari rute yang jauh lebih lama dan berbahaya.” ungkap Suryo, seorang nelayan yang telah menekuni profesinya di wilayah tersebut selama lebih dari 15 tahun.
Suryo mengaku, akibat hal ini, hasil tangkapan ikan mereka berkurang drastis. Waktu yang terbuang untuk mencari jalur baru dan cuaca yang semakin tidak menentu semakin memperburuk kondisi mereka. “Kami jadi kehilangan banyak waktu dan biaya. Banyak nelayan yang terpaksa berhenti melaut karena tidak bisa lagi mencari ikan dengan mudah,” katanya.
Klaim Kerugian yang Mencapai Miliaran Rupiah
Menurut data yang dihimpun dari Asosiasi Nelayan Tangerang, kerugian yang ditimbulkan akibat proyek pagar laut ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5 miliar. Angka tersebut dihitung berdasarkan penurunan hasil tangkapan ikan yang dialami nelayan. Serta biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk mencari jalur baru yang lebih jauh.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, Tangerang memiliki sekitar 1.000 nelayan yang sebagian besar bergantung pada perikanan tradisional di pesisir. Dampak dari pembangunan pagar laut yang salah perencanaan ini, menurut mereka, sangat besar. Beberapa nelayan bahkan terpaksa beralih ke pekerjaan lain untuk bertahan hidup. Karena biaya operasional yang terus meningkat dan hasil yang tidak memadai.
Protes dan Tuntutan Nelayan
Atas kerugian yang dialami, nelayan mulai mengajukan tuntutan kepada pemerintah daerah dan kontraktor proyek. Mereka menuntut agar pagar laut yang membatasi akses mereka segera dibongkar atau setidaknya dilakukan perbaikan agar jalur nelayan tetap terbuka. Beberapa nelayan bahkan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka.
“Ini bukan hanya soal pendapatan kami, tapi juga mata pencaharian ratusan keluarga nelayan yang tergantung pada laut. Kami meminta agar pemerintah segera turun tangan dan memperbaiki proyek ini,” ujar Arief, seorang perwakilan nelayan Tangerang.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, mengaku telah menerima keluhan dari nelayan dan sedang melakukan evaluasi terhadap proyek pagar laut tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tangerang, Rina Kurniawati, mengatakan bahwa mereka akan segera melakukan pertemuan dengan pihak kontraktor untuk membahas solusi terbaik bagi nelayan yang terdampak. “Kami akan memastikan bahwa solusi yang diambil tidak merugikan masyarakat nelayan, dan akan berupaya mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak,” kata Rina.
Penyelidikan dan Tanggung Jawab Kontraktor
Skandal ini juga menarik perhatian pihak berwajib. Pihak Kepolisian Resor Tangerang telah membuka penyelidikan terkait proyek pagar laut yang diduga kurang memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Penyelidikan ini menyasar kemungkinan adanya kelalaian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang tidak memperhitungkan keberadaan jalur nelayan.
Sementara itu, pihak kontraktor yang mengerjakan proyek pagar laut tersebut belum memberikan keterangan resmi. Beberapa sumber yang dekat dengan proyek tersebut mengungkapkan bahwa konstruksi pagar tersebut memang dirancang tanpa berkonsultasi secara mendalam dengan nelayan setempat. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab utama ketegangan antara nelayan dan pihak pemerintah.
Langkah Ke Depan
Pemerintah setempat berjanji untuk segera menindaklanjuti masalah ini dan mencari solusi yang memadai untuk nelayan yang terdampak. Selain itu, pihak KKP juga mengusulkan agar perencanaan proyek-proyek serupa di masa depan melibatkan konsultasi lebih lanjut dengan masyarakat pesisir, agar dampaknya dapat diminimalkan.
Untuk saat ini, pihak berwenang sedang mengkaji kemungkinan merombak desain pagar laut tersebut. Agar tetap memenuhi tujuan pelindung pantai, namun tetap memberikan akses yang cukup bagi nelayan. Penyelidikan lebih lanjut juga akan dilakukan untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Kesimpulan
Skandal pagar laut di Tangerang ini menjadi contoh bagaimana proyek pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dapat menimbulkan dampak negatif yang besar, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sektor tertentu. Nelayan setempat kini menghadapi kerugian yang sangat besar akibat perubahan yang tidak terencana ini.
Pemerintah dan pihak terkait perlu segera mencari solusi terbaik agar kepentingan nelayan dan masyarakat tetap terlindungi. Di samping itu, perencanaan proyek di masa depan harus lebih memperhatikan masukan dari masyarakat yang akan terdampak, sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga.
